Dream - Bulan Agustus hingga September 2018 mendatang, anak-anak di luar Pulau Jawa akan mendapat vaksin Measles Rubella (MR) secara gratis. Hal ini sebagai bagian dari kampanye pencegahan penyakit Rubela dan Campak di Indonesia.

Vaksin yang bakal pada anak-anak rupanya didatangkan dari India. Produk vaksin tersebut rupanya masih dalam proses sertifikasi halal yang memang prosesnya cukup panjang.

"Sertifikasi halal vaksin ini kewajiban dari manufaktur. Manufaktur di sini adalah produsen vaksin dan sumber produksi vaksin dari India. Kami ini hanya distributor," kata Corporate Secretary PT Bio Farma (Persero), Bambang Heriyanto dalam acara konferensi pers imunisasi MR di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu 1 Agustus 2018.

Industri manufaktur vaksin MR di India harus melakukan proses registrasi daring (online) melalui sistem Sertifikasi Online. Demi kelancaran proses sertifikasi online, PT Bio Farma (Persero) bertanggungjawab mendorong manufaktur untuk membuat sertifikasi halal.

"Kami sudah ke India dan melihat langsung produksi vaksin MR pada tahun 2017. Kami juga mempresentasikan bagaimana standar kehalalan vaksin. Ya, menjelaskan, ini lho standar sertifikasi halal," ujar Bambang.

Proses Audit Terus Dilakukan

Ada prosedur yang harus dilalui secara daring untuk mendapatkan sertifkasi halal. Proses audit juga dilakukan.

"Mereka (manufaktur India) harus membangun yang namanya Halal Assurance System, sistem sertifikasi halal. Mereka harus punya sistem ini," ungkap Bambang.

Untuk proses kelanjutannya, PT Bio Farma (Persero) akan berkunjung ke India dan melihat, hal apa yang dibutuhkan manufaktur India dalam proses sertifikasi halal.
Saat ini proses registrasi kehalalan vaksin MR masih terus dilakukan dan dikoordinasikan dengan manufaktur vaksin di India.

"Kami terus berkoordinasi kok soal registrasi vaksin. Terakhir, kami komunikasi awal Juli 2018. Ini butuh proses lama. Masalahnya, mereka (manufaktur vaksin India) enggak ngerti, halal itu seperti apa," ungkap Bambang.

Untuk mengetahui kandungan vaksin pun harus memminta data dari manufaktur India. PT Bio Farma (Persero) tidak bisa menilai soal kandungan halal dan haram.

"Yang bisa menilai itu Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau kami secara politis saja, 'Oh, ini vaksin sudah memenuhi syarat. Enggak bisa langsung bilang ini haram," lanjut Bambang.

Data vaksin MR memang harus diminta kepada pihak manufaktur India. Ini karena data manufaktur tidak mudah dibuka sembarangan.

"Ada pembatasan soal data vaksin. Mereka membatasi informasi juga lah. Enggak semuanya dijelaskan secara open (terbuka)," Bambang menegaskan.

Sumber:  Fitri Haryanti Harsono/ Liputan6.com