Dokter Kritisi Kebijakan Sekolah Wajib PTM Terbatas di 2022

Ada beberapa hal yang jadi sorotan.

Mutia Nugraheni
| 29 Desember 2021 14:05

Dream - Beberapa waktu lalu, pemerintah melalui empat Kementerian yakni Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian; Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim; dan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam SKB tersebut tertulis pada 2022 mendatang, mewajibkan sekolah mulai dari anak usia dini hingga perguruan tinggi menggelar pembelajaran tatap muka bertbatas (PTM).

" Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agamakabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan seluruh satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2021 /2022," tulis aturan SKB tersebut, tulis keputusan dalam SKB tersebut.

Dikutip dari Merdeka.com, Mendikbudristek,Nadiem Anwar Makarim, menyambut positif dukungan berbagai elemen masyarakat atas keluarnya SKB Empat Menteri ini. Mengingat sudah hampir dua tahun anak-anak melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

" Berbagai riset menunjukkan bahwa pandemi menimbulkan kehilangan pembelajaran (learning loss) yang signifikan. Anak-anak berhak bersekolah sebagaimana mestinya. Pemulihan pembelajaran sudah sangat mendesak untuk dilakukan selagi masih bisa kita kejar," ujar Nadiem di Jakarta.

Terkait keputusan tersebut, sejumlah dokter memberikan kritiknya. Hal ini mengingat cakupan vaksinasi untuk anak di Indonesia belum merata. Salah satunya adalah dr. RA Adaninggar, SpPD.

Lewat akun Instagramnya @drningz memberikan alasan kalau keputusan tersebut kurang tepat. Terutama terkait kebijakan sekolah selama enam jam dalam sehari.

" WAJIB?? Ada yg bahkan bisa 100%, full max 6 jam durasi berdasarkan syarat cakupan vaksinasi tenaga pendidik & lansia," tulisnya.

 

Selanjutnya :

Varian Omicron

Apes! Pengendara Wanita Acungkan Jari Tengah Kini Diburu Polisi - DreamID

Jangan Lewatkan